Oleh Mia Chitra Dinisari & Raydion Subiantoro
PEKANBARU: Sidang Pleno XV Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia dan seminar nasional bertema Mencari Skema Pembiayaan jangka panjang untuk pengembangan Infrastruktur dan energi, merumuskan sembilan kesimpulan yang akan diajukan ke Presiden. Hasil rumusan tersebut dibacakan oleh pengurus ISEI Didik J Rachbini dalam penutupan sidang pleno di Pekanbaru siang ini. "Kami sudah merumuskan sembilan kesimpulan, yang nantinya akan dibahas lagi untuk mendapat masukan lebih mendalam sebelum kami serahkan kepada Menko Perekonomian," ujarnya hari ini.
Rumusan itu adalah pertama, dengan kondisi negara yang besar penduduknya dan pertumbuhannya besar potensi pasar investasi dan perdagangan global sangatlah tinggi.
Kedua, dengan masih rendahnya kesejahteraan rakyat, pemerintah diharapkan memberikan kebijakan yang bisa memberikan peluang kesempatan kerja, dengan menumbuhkan sektor swasta yang ada.
Ketiga, untuk meningkatkan produktifitas ekonomi, perlu ada daya saing dengan meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan energi yang memadai. ISEI juga menilai program MP3EI yang dicanangkan pemerintah sangat ambisius dengan investasi senilai Rp4.000 triliun hingga 2014, berpotensi tidak tercapai, karena kinerja kelembagaan pemerintah sangat lambat, investasi publik mandeg, dan regulasi tidak pasti.
Keempat, dalam rangka optimalisasi pembiayaan infrastruktur dan energi pemerintah diminta berperan langsung melalui peningkatan penyerapan anggaran pemerintah khususnya belanja modal, meningkatkan efisiensi dan efektifitas pembangunan infrastruktur dan energi, peningkatan intensitas dan kualitas koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pemerintah, dan penongkatan akuntabilitas dan transparansi pembiayaan infrastruktur dan energi.
Kelima, yakni pemerintah dinilai perlu mendorong optimalisasi dan penyempurnaan skema-skema pembiayaan yang dikerjasamakan dengan swasta atau BUMN, sejalan dengan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah. Langkahnya a.l membentuk lembaga keuangan infrastruktur, dan menerapkan skema kebijakan seperti efisiensi APBN dengan meningkatkan ruang fiskal, mengurangi subsidi yang tidak tepat, menggalang dana BUMN, membangun sistem insentif dan dukungan regulasi untuk menggalang swasta, memberikan stimulus pada perbankan untuk pembiayaan, serta menyertakan Bank Indonesia untuk memobilisasi dana untuk kebutuhan infrastruktur.
Rumusan keenam yakni basis instrumen atau skema pembiayaan perlu diperluas, dengan memanfaatkan instrumen keuangan pemerintah APBD dan APBN, perbankan, pasar modal seperti saham dan obligasi, instrumen pembiayaan bilateral, multilateral dan internasional.
Ketujuh, pemerintah didesak untuk mempercepat kepastian pembebasan lahan yang sering menjadi kendala utama dalam pembangunan infrastruktur, dengan menyelesaikan RUU lahan dan mendorong ketersediaan lahan untuk kepentingan publik dan pengembangan bank tanah.
Kedelapan, mengembangkan kreativitas dengan menerapkan sekma pembiayaan dengan tarif utilisasi yang layak tetapi terjangkau. Selain itu perlu dukungan komitmen politik dalam mengatur implementasi skema-skema yang dirumuskan.
Terakhir yakni pemerintah diminta untuk menerapkan strategi kebijakan energi kedepan adalah transformasi dari energi fosil minyak bumi ke energi batu bara dan gas alam dan energi terbarukan. Didik mengatakan rumusan dari sidang Pleno ISEI XV akan diserahkan pada Presiden untuk menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan energi di Indonesia.
http://www.bisnis.com/ekonomi/makro/32112-isei-siapkan-9-kesimpulan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar