Kamis, 17 Juli 2014

Form Pendaftaran Kepengurusan HMJ-IE FEUR periode 2014-2015

untuk mengambil formulir pendaftaran silahkan download di sini https://drive.google.com/file/d/0B-Rba1OLShPySmxMNFZ0clRlYUU/edit?usp=sharing

Kamis, 28 November 2013

Rupiah Makin Babak Belur

Kamis, 28 November 2013 | 19:16 WIB

Metrotvnews.com, Jakarta: Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat akhirnya menyentuh level Rp12.000 yang merupakan tertinggi sejak April 2009. Kondisi tersebut diyakini membuat banyak sektor perekonomian nasional mengalami gangguan.

Seperti dilansir situs Bloomberg, Kamis (28/11), Rupiah sudah bertengger di level Rp12.018/USD, melemah 1,11 persen atau mengalami koreksi 132 poin. Bahkan, sebelumnya Rupiah sempat diperdagangkan di level Rp12.025/USD.

Menyikapi keterpurukan Rupiah jelang akhir tahun ini, Pengamat Ekonomi Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan jika pelemahan Rupiah yang sudah menyentuh Rp12.000/USD akan berdampak langsung pada perekonomian nasional. Salah satunya sektor yang dipastikan terkena hantaman pelemahan Rupiah adalah sektor impor barang dan jasa.

"Ini jelas akan semakin membuat para importir dalam negeri ketar ketir. Pemerintah dan Bank Indonesia harus segera membuat kebijakan yang tepat. Nilai tukar rupiah seharusnya dijaga agar tidak jauh dari nilai fundamentalnya," tegas Purbaya.

Berbagai kebijakan sudah dikeluarkan oleh pemerintah untuk menyelamatkan nilai tukar Rupiah terhadap penguatan mata uang asing, khususnya Dolar AS. Namun, upaya tersebut dinilai banyak pihak telah gagal karena sifat dari kebijakan adalah jangka panjang.

Padahal, yang dibutuhkan pasar dan para pelaku usaha saat ini adalah kebijakan jangka pendek dari pemerintah untuk menstabilkan kondisi perekonomian nasional yang sudah berantakan

"Saat ini kita belum butuh kebijakan yang sifatnya jangka panjang. Namun kebijakan jangka pendek yang harus dikeluarkan oleh pemerintah dan Bank Indonesia," pungkas dia.

Kamis, 12 September 2013

Kondisi Ekonomi Indonesia

Kondisi Ekonomi Indonesia Sekarang Berbeda dengan Krisis 2008

Kamis, 29 Agustus 2013, 00:02 WIB

Komentar : 0

Republika/Wihdan

Pertumbuhan Ekonomi (ilustrasi)

A+ | Reset | A-

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah meyakinkan pelaku pasar modal bahwa kondisi ekonomi yang saat ini terjadi di Indonesia tidak akan menyamai krisis pada 1998 maupun 2008.
"Beda ceritanya. Kondisi saat ini lebih baik. Kondisi perbankan sekarang juga lebih baik dan tidak ada kategori bank sakit," kata Pelaksana Tugas Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Bambang Brodjonegoro usai menghadiri Pertemuan OJK Menteri Keuangan dan Pelaku Pasar Modal di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (28/8).
Ketika krisis 2008 nilai tukar rupiah terhadap dolar mencapai Rp 12.000 dan indeks harga saham gabungan anjlok sampai 50 persen. Sedangkan hari ini kondisinya tidak sekarut-marut itu.
Hanya kondisi ini bukan berarti pemerintah bersantai dan melakukan pembiaran. Pemerintah tetap waspada dan melakukan langkah-langkah yang dapat menenangkan pasar.
Respons pelaku pasar terhadap kebijakan pemerintah cukup positif. Hanya mereka masih menunggu kebijakan yang lebih langsung dari moneter. Pemerintah berusaha untuk menjelaskan situasinya kepada pelaku pasar agar suasana tidak menjadi lebih berat.
Hal senada diungkapkan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad. Pelaku pasar lebih banyak meminta sosialisasi paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. "Ada masalah jangka panjang dan pendek yang harus segera direspon," ujar Muliaman.
OJK tetap waspada dan optimistis dengan masa depan ekonomi Indonesia meskipun kinerja mengalami tekanan. Pemerintah dan otoritas akan berupaya mengatasi keduanya sehingga perekonomian dan pasar modal kembali stabil.

Abraham Samad : "Politik Indonesia Merdeka, Ekonominya Terjajah"

Ketua KPK: Politik Indonesia merdeka, ekonominya terjajah

Reporter : Muhammad Sholeh

Sabtu, 7 September 2013 14:42:00

Ketua KPK: Politik Indonesia merdeka, ekonominya terjajah

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Abraham Samad, menyatakan Indonesia adalah negara kaya tapi miskin. Bahkan, dia menyayangkan bangsa ini hanya merdeka di bidang politik, tapi masih terjajah soal ekonomi.

Abraham mengatakan, mestinya Indonesia dengan potensi sumber daya alam besar bisa sejajar dengan negara lain. Tetapi menurut dia, produktivitas masyarakat masih lemah dan dikhawatirkan tak mampu bersaing dalam persaingan global.

"Kita merdeka secara politik tapi terjajah secara ekonomi. Kita disegani sebagai negara kuat, betul kuat, kuat dalam anarkisme tapi lemah dalam menghadapi tantangan global," kata Abraham dalam pidato di depan peserta Rakernas PDI-Perjuangan, di Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (7/9).

Menurut Abraham, meski selalu dibongkar, makin hari praktik korupsi malah merajalela. Modusnya pun selalu berubah. Mulai dari rasuah penerimaan non pajak, pajak, pengadaan barang dan jasa pemerintah, dana bantuan sosial, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan Belanja Negara, serta dana konsentrasi.

Abraham memaparkan, mestinya Indonesia malu lantaran potensi alamnya melimpah. Dia mencontohkan, hasil tambang serta minyak dan gas melimpah di Papua, Kalimantan, Jawa, Sumatera, tapi tetap saja seperti tidak memberi manfaat kepada rakyat.

"Apa yang terjadi? Kita masih dalam posisi negara termiskin di dunia. Angka kemiskinan di Indonesia 29 juta orang lebih. Jumlah ini sama besarnya dengan penduduk Malaysia," lanjut Abraham.

Abraham mengatakan, makin miris ketika fakta jumlah pengangguran di Indonesia menembus 7,6 juta orang. Apalagi ditambah, lanjut dia, utang luar negeri mencapai Rp 1,937 triliun berikut bunganya.

"Kayaknya bayi yang baru lahir di Indonesia harus menanggung bunga utang," ujar Abraham.

Sabtu, 03 Agustus 2013

SBY Nyatakan 3 Tanda Krisis Ekonomi Indonesia

Berbicara pada acara berbuka puasa bersama di Kementerian Perindustrian Sabtu (3/8), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa kita harus menerima kenyataan bahwa kita menghadapi krisis ekonomi. "Itu ditandai dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi, lemahnya rupiah, dan membengkaknya defisit," kata Presiden.

Dalam acara berbuka puasa bersama di Kementerian Perindustrian Sabtu (3/8), Presiden mengatakan bahwa kita harus menerima kenyataan bahwa kita menghadapi krisis ekonomi. "Itu ditandai dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi, lemahnya rupiah, membengkaknya defisit," kata Presiden.

Dalam situasi seperti ini yang harus dijaga adalah tingkat pengangguran. Jangan sampai terjadi pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran karena akan semakin memberatkan perekonomian.

SBY kemudian meminta para pengusaha untuk menghindarkan pemutusan hubungan kerja (PHK). Dalam situasi krisis ekonomi dunia sekarang ini yang harus terus diupayakan adalah "job security" dan "job creation".

Menurut Presiden, ketika PHK terjadi, maka yang terganggu adalah pendapatan keluarga. Kalau pendapatan keluarga menurun, maka daya belinya menurun dan itu akan mempengaruhi penerimaan perusahaan. Apabila perusahaan pendapatannya terganggu, maka PHK lebih besar terpaksa dilakukan.

"Oleh karena itu, marilah pemerintah dan dunia usaha bersama-sama berupaya untuk menghindarkan terjadinya PHK. Kita harus belajar dari pengalaman Eropa dan Timur Tengah," kata Presiden.